Diduga Pengelolaan DD Desa Khih Mbelang Kecamatan Lawe Alas Terkesan Tertutup

KRIMINAL 24

- Team

Sabtu, 17 Juni 2023 - 05:21

401,052 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA KRIMINAL.24 COM |  Dalam menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD). Kepala Desa Khih Mbelang Kecamat Lawe Alas Aceh Tenggara diminta harus transparansi dalam pengelolaannya, agar masyarakat mengetahui digunakan untuk apa saja anggaran yang sudah dikucurkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, dalam penggunaan anggaran tersebut tidak lepas dari pemantauan dari berbagai lembaga maupun pihak masyarakat.

Hal senada yang disebut oleh salah seorang masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya kepada media pada Sabtu (17/06) mengakan, semenjak tahun 2022-2023 anggaran dana desa di Desa Khih Mbelang Kecamat Lawe Alas Aceh Tenggara dinilai menyimpan segudang permasalahan, pasal, realisasi untuk anggaran Sandang Pangan dan pembelian alat-alat kesehatan diduga syarat korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum kepala desa setempat.

Seperti diketahui, bahwa dalam penggunaan dan realisasi DD pada Desa tersebut sangat tertutup, ” tidak ada melakukan musyawarah tentang dana desa, artinya, perlu dilakukan pemantauan serius oleh aparat penegak hukum (APH) khususnya Tipikor Polres Aceh Tenggara, karena tidak tertutup kemungkinan besar dugaan KKN yang dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk itu kami masyarakat berharap kepada APH khususnya Polres Aceh Tenggara, untuk melakukan pemantauan dan mendalami terkait dugaan penyimpangan dalam realisasi DD di Desa Khih Mbelang Kecamat Lawe Alas sebut sumber.

Sementara itu Kepala Desa Khih Mbelang Sahbudin saat dikonfirmasi realitas pada Sabtu (17/06) via handphone pribadinya terkait hal itu, namun kepala Desa Khih Mbelang tidak menjawab telepon dari media ini.

Ditempat terpisah Camat Lawe Alas Madun Kamil ketika dikonfirmasi terkait permasalahan Desa Khih Mbelang tersebut, ia kami pada saat ini tengah melakukan Monev dan Binwas di Desa Khih Mbelang guna memastikan permasalahan ini singkatnya (Salihan.Beruh )

Berita Terkait

Samsudin Tajmal Desak Polda Aceh Tangkap Pelaku dan Aktor Intelektual Spanduk Provokatif yang Rusak Demokrasi Lokal
Saat Spanduk Fitnah Menjadi Senjata, Runtuhkah Demokrasi dan Nama Baik Aceh Tenggara?
PeTA Aceh Tenggara Temukan Dugaan Skenario Politik Terselubung di Balik Penyebaran Spanduk Fitnah Bupati
Sat Narkoba Polres Agara Amankan 11 Paket Ganja Seberat 17,8 Kilogram di Kecamatan Ketambe
LSM KOMPAK Aceh Tenggara Desak Media Online Segera Ralat Berita Tendensius yang Menghakimi Bupati HM Salim Fakhry
Dari Duka Menuju Ceria: Aksi Trauma Healing Polres Aceh Tenggara Bersama STIK 83/WPS di Tengah Dampak Banjir Aceh Tenggara
Polres Aceh Tenggara dan Mahasiswa STIK Angkatan 83/WPS Kurve Bersihkan Rumah Warga Terdampak Banjir di Desa Penungkunan
Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Tegaskan Narkoba Musuh Bersama, Ajak Masyarakat Tidak Diam

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 18:57

Gerakan Kebangsaan: Survei Sanksi Adalah Perintah Negara, Bukan Sekedar Ritual Administrasi untuk PT Rosin

Rabu, 6 Mei 2026 - 22:35

Dari Limbah Hingga BBM Pabrik, PT Rosin Kian Dipersepsikan Seolah Kebal Hukum

Selasa, 5 Mei 2026 - 10:49

Wujud Apresiasi dan Motivasi, Kapolres Gayo Lues Berikan Penghargaan kepada Personel Terbaik, Terima Apresiasi dari IDI

Selasa, 28 April 2026 - 20:55

Masalah Izin yang Belum Tuntas Membuat PT Rosin Trading Internasional Terus Didesak Untuk Diperiksa

Minggu, 26 April 2026 - 15:40

PT Rosin Internasional dan Pertanyaan Besar soal Pengelolaan Limbah di Gayo Lues

Kamis, 23 April 2026 - 12:48

Satreskrim Polres Gayo Lues Gelar Rekonstruksi Kasus Curat Dokter Wanita, 25 Adegan Diperagakan Tersangka

Rabu, 22 April 2026 - 17:27

Antisipasi Karhutla, Polres Gayo Lues Sebar Imbauan di Titik Rawan

Selasa, 14 April 2026 - 12:48

Pengadilan Negeri Blangkejeren Menjadi Panggung Uji Keadilan, Rabusin Soroti Penegakan Hukum Agraria

Berita Terbaru