DPP LIPPI: Stop Framing Menyesatkan Terhadap Zulkifli Hasan, Narasi Negatif Itu adalah Hoaks

KRIMINAL 24

- Team

Selasa, 21 April 2026 - 10:06

4084 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, April 2026 | Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LIPPI) menyampaikan sikap tegas atas maraknya penyebaran informasi menyesatkan di media sosial yang menyeret nama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Melalui Ketua Umum DPP LIPPI Dedi Siregar menegaskan bahwa narasi yang menyebutkan “tugas rakyat hanya satu yaitu membayar pajak” yang seolah-olah merupakan pernyataan Menko Pangan adalah tidak benar, tidak memiliki sumber kredibel, dan merupakan bentuk distorsi publik yang berbahaya. Informasi tersebut merupakan hoaks yang berpotensi menyesatkan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kami melihat ada pola framing yang sengaja dibangun untuk menggiring opini publik secara negatif. Ini bukan sekadar kesalahan informasi, tetapi indikasi kuat adanya upaya sistematis untuk melemahkan figur dan kinerja pejabat negara,” tegas Dedi Siregar

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, kami menilai bahwa penyebaran framing tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu konsolidasi dan kerja-kerja strategis pemerintah, khususnya yang tengah dijalankan oleh Zulkifli Hasan dalam sektor ketahanan pangan nasional. Ujar Dedi Siregar yang merupakan Aktivis Nasional Itu

Saat ini, Menko Pangan diketahui tengah fokus menjalankan berbagai program strategis dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memastikan stabilitas pasokan pangan, ketersediaan bahan pokok, serta penguatan kedaulatan pangan nasional.

Oleh karena itu, segala bentuk disinformasi yang menyerang secara personal maupun institusional dinilai sangat merugikan kepentingan publik.

Dalam pernyataannya, pihaknya juga menyampaikan beberapa poin sikap:

Mengecam keras penyebaran hoaks dan framing jahat yang menyesatkan masyarakat.

Mengajak masyarakat untuk lebih bijak, kritis, dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi di ruang digital.
Mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menindak tegas aktor di balik penyebaran disinformasi.

Menyatakan dukungan penuh terhadap kinerja Menko Pangan dalam menjalankan program pemerintah yang pro-rakyat.

Dedi siregar menambahkan ruang publik harus dijaga dari praktik manipulasi informasi yang dapat memecah belah bangsa. Literasi digital dan tanggung jawab bersama menjadi kunci dalam melawan hoaks serta menjaga stabilitas nasional.

Salam Hormar,
Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia

Ketua Umum
Dedi Siregar

Berita Terkait

Buronan Sabu 98 Kilogram Ditangkap BNN Saat Jalani Sedot Lemak di Salon Kecantikan
Respons Narasi Provokatif terhadap Presiden Prabowo, PP GP Al Washliyah Rilis 4 Pernyataan Sikap
Profesor Sutan Nasomal Acungi Jempol Atas Upaya Presiden Prabowo Menekan Berkembangbiak Tikus Ekonomi Grogoti Jalur Eksport Import !!
Prof Dr Sutan Nasomal Meminta Presiden RI Tetapkan Hukuman Mati Bagi LGBT
AHY Tak Pernah Minta Bantuan Sony Sonjaya, DPP LPPI Minta Publik Tidak Terprovokasi
Samsuri Calon Presiden RI 2029, Idola Rakyat Indonesia
Himlab Raya Jakarta: Bupati Labusel Layak Diakui sebagai Pemimpin yang Dekat dengan Masyarakat
Seminggu Tanpa Respon, DPP IWO Indonesia Desak Kasatpol PP DKI Jakarta Buka Ruang Dialog Terkait Sengketa Lahan Gudang Cakung

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 20:34

Kapolres Gayo Lues Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat Utama, Tekankan Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Kamis, 21 Mei 2026 - 17:40

Produksi Ilegal PT Hopson Berulang Kali Terjadi di Gayo Lues, Di Mana Pengawasan yang Dijanjikan?

Selasa, 19 Mei 2026 - 13:28

Warga Putri Betung Diterkam Harimau Saat Bekerja di Kebun, Kapolsek Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:05

LIRA Desak Penegakan Hukum atas PT Rosin: Tidak Ada Negara di Atas Negara

Kamis, 7 Mei 2026 - 18:57

Gerakan Kebangsaan: Survei Sanksi Adalah Perintah Negara, Bukan Sekedar Ritual Administrasi untuk PT Rosin

Kamis, 7 Mei 2026 - 01:48

Perubahan Nama Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Polda Aceh Diminta Turun Tangan

Rabu, 6 Mei 2026 - 22:35

Dari Limbah Hingga BBM Pabrik, PT Rosin Kian Dipersepsikan Seolah Kebal Hukum

Selasa, 5 Mei 2026 - 10:49

Wujud Apresiasi dan Motivasi, Kapolres Gayo Lues Berikan Penghargaan kepada Personel Terbaik, Terima Apresiasi dari IDI

Berita Terbaru