Proyek Rehabilitasi Kantor Camat Pattallassang Disinyalir Bermasalah: Kualitas Diragukan, K3 Diduga Diabaikan

- Team

Jumat, 26 Desember 2025 - 07:36

40195 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Takalar, Kriminal24.com — Proyek rehabilitasi Kantor Camat Pattallassang, Kabupaten Takalar, kini menjadi sorotan tajam publik. Pekerjaan yang dibiayai dari anggaran negara senilai Rp 638.360.000 itu dinilai tidak mencerminkan kualitas pekerjaan yang layak dan kuat dugaan mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Hasil pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah pekerjaan terkesan asal jadi. Finishing bangunan tampak tidak rapi, mutu pekerjaan dipertanyakan, dan hasilnya dinilai tidak sebanding dengan besarnya nilai kontrak. Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat yang menilai proyek rehabilitasi kantor pelayanan publik justru dikerjakan tanpa memperhatikan kualitas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ironisnya, penerapan K3 di lokasi pekerjaan diduga nyaris tidak ada. Tidak terlihat rambu keselamatan, area kerja terbuka tanpa pengamanan, material bangunan berserakan, serta minimnya penggunaan alat pelindung diri oleh para pekerja. Situasi ini jelas berpotensi membahayakan keselamatan pekerja maupun masyarakat sekitar.Minggu(26/12/2025)

Padahal, kewajiban penerapan K3 telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta diperkuat dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Pengabaian aturan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dapat berimplikasi hukum jika mengakibatkan kecelakaan kerja.

Proyek ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar, dengan pelaksana CV Gojenta dan konsultan pengawas CV Lima Perisai Konsultan. Namun lemahnya pengawasan di lapangan menimbulkan tanda tanya besar: di mana peran pengawas saat pekerjaan berlangsung?
Masyarakat mendesak Inspektorat, Dinas PU, hingga aparat penegak hukum untuk turun langsung melakukan audit teknis dan investigasi menyeluruh. Jika terbukti terjadi pelanggaran mutu dan K3, publik menuntut sanksi tegas diberikan agar anggaran negara tidak terus dikorbankan oleh pekerjaan proyek yang diduga sarat kelalaian.

(Nakku JAGUAR)

Berita Terkait

TNI Polri Dan Instansi Terkait, Gencar Laksanakan Patroli Bersama Jelang Tahun Baru
Pemerintah Kecamatan Laikang Perkuat Komitmen Percepatan Penurunan Stunting
Dandim 1426 Takalar Tinjau Langsung Progres Pembangunan KDKMP
Gerak Cepat Babinsa Koramil 1426-06/Mapsu, Bersama Warga Bersihkan Pohon Tumbang
Pos Pam Nataru, Kodim 1426 Takalar Dan Instansi Terkait Jaga Keamanan Kabupaten Takalar 
Antisipasi Bangsit Perayaan Nataru, Personel Koramil Jajaran Kodim 1426/Takalar Patroli Keliling Wilayah 
Proyek Paving Block Inspektorat Takalar DisorotPelaksana Bungkam, Dugaan Pelanggaran K3 dan Prosedur Teknis Berpotensi Langgar UU Kip
Pemdes Bontoparang Serahkan Bantuan Alat pertanian berupa Alat Tanam (odong-odong) dan sprayer Ke Warganya

Berita Terkait

Jumat, 30 Januari 2026 - 01:31

Satresnarkoba Polres Tanah Karo Tangkap Pemuda Diduga Miliki Sabu di Simpang Empat

Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:38

Kapolres Tanah Karo Hadiri Pentahbisan Imam Baru Ordo Kapusin di Berastagi, Berjalan Aman dan Kondusif

Selasa, 20 Januari 2026 - 15:08

Kapolres Tanah Karo Hadiri Panen Raya Padi Sawah Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Selasa, 20 Januari 2026 - 15:06

Kapolsek Mardingding Gelar Patroli Blue Light Gabungan, Jaga Kamtibmas di Lau Baleng

Selasa, 20 Januari 2026 - 15:05

Pemkab. Karo Panen Raya Padi Sawah di Kecamatan Mardingding, Hasil Upaya Pulihkan Lahan Terdampak Banjir

Senin, 19 Januari 2026 - 13:12

Musyawarah KORMI Laksanakan Pertama di Kabupaten Karo, Tahun 2026

Rabu, 14 Januari 2026 - 22:47

Satreskrim Polres Tanah Karo Amankan Tiga Pelaku Pencurian Kabel Tower

Rabu, 14 Januari 2026 - 22:45

Pemerintah Kabupaten Karo Dukung Penegakan Hukum dan Tegaskan Komitmen Perlindungan Aset Daerah

Berita Terbaru