Tanjung Morawa — Dugaan praktik penyalahgunaan wewenang dalam proses penahanan kembali mencuat. Seorang warga Sumatera Utara, Alamsyah (41), resmi melaporkan dugaan pemalsuan administrasi dan rekayasa perpanjangan penahanan terhadap tiga orang korban ke SPKT Polda Sumatera Utara, Jumat (6/12/2025).
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/1988/XII/2025/SPKT/ Polda Sumatera Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kronologi Berawal dari Dugaan Kejanggalan Surat Perpanjangan Penahanan
Berdasarkan dokumen laporan polisi, peristiwa bermula dari proses hukum yang menjerat tiga tersangka, masing-masing Wahyu Deni, Supiandi alias Andi Sirup, dan Agus Setiawan, SH. Ketiganya sebelumnya ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP.
Menurut pelapor, pada 1 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, pihak korban mendatangi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memastikan perpanjangan masa penahanan yang disebut-sebut telah disetujui.
Namun, di sinilah dugaan kejanggalan muncul. Pelapor menyebut bahwa surat permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan penyidik diduga tidak sesuai fakta administrasi hukum. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah perubahan pasal sangkaan secara sepihak, dari Pasal 170 Ayat (1) ke Pasal 170 Ayat (2) KUHP, yang berdampak langsung pada lamanya masa penahanan.
Diduga Surat Tidak Otentik, Pasal Diubah, Masa Tahanan Bertambah
Dalam laporan itu dijelaskan, perubahan pasal tersebut menyebabkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan perpanjangan penahanan selama 60 hari, terhitung sejak 12 Oktober 2025 hingga 10 Desember 2025, sehingga ketiga korban tetap berada dalam status tahanan di Rutan Polresta Deli Serdang.
Pelapor menilai, keadaan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum awal, sebab berkas perkara disebut belum dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum, namun perpanjangan penahanan tetap diajukan dan dikabulkan.
“Menurut para korban, surat-surat tersebut diduga dibuat seolah-olah sah dan autentik, padahal isinya tidak mencerminkan kondisi hukum yang sebenarnya,” demikian tertulis dalam laporan tersebut.
Korban Merasa Dirugikan, Laporan Resmi Ditempuh
Merasa dirugikan secara serius dan berpotensi melanggar hak-hak hukum warga negara, ketiga korban kemudian memberikan kuasa kepada Alamsyah untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan ke Polda Sumatera Utara.
Laporan ini secara tegas meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan pembuatan dan penggunaan surat administrasi hukum yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Dikedepankan
Hingga berita ini diterbitkan, seluruh pihak yang disebut dalam laporan masih berstatus terlapor dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Proses hukum selanjutnya sepenuhnya berada di bawah kewenangan penyidik Polda Sumatera Utara.
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas proses penahanan, khususnya pada tahap administrasi yang berdampak langsung terhadap kebebasan seseorang.
Publik kini menanti, apakah laporan ini akan menjadi uji nyali penegakan hukum bersih, atau justru kembali tenggelam di tengah birokrasi penanganan perkara.(red)
