Takalar – kriminal24.com | Sabtu (6/12/2025) – Proyek drainase yang sedang dibangun di Kelurahan Pat’têne, Kabupaten Takalar, telah menuai sorotan keras dan kekhawatiran mendalam dari warga setempat. Meski di dukung oleh anggaran APBN sebesar Rp 28,9 miliar yang dikelola oleh kontraktor PT Jaya Etika Beton, pengerjaan galian di lapangan dinilai jauh dari standar teknis, bahkan terkesan asal-asalan – membuat masyarakat meragukan apakah kualitas pekerjaan sesuai dengan besarnya dana yang telah dikeluarkan.
Dari hasil pengamatan langsung warga di lokasi proyek, muncul berbagai indikasi ketidaksesuaian yang cukup mencolok. Mulai dari kedalaman galian yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, kerapihan pengerjaan yang kurang diperhatikan, hingga proses pemadatan tanah yang dinilai tidak maksimal. Semua hal itu menjadi titik perhatian utama karena bagian galian sendiri merupakan fondasi utama yang menentukan ketahanan dan umur pakai saluran drainase. Tanpa pemadatan dan kedalaman yang tepat, saluran berisiko cepat tergerus oleh aliran air, terhalang oleh lumpur, atau bahkan roboh secara tiba-tiba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita melihat sendiri, galiannya cuma sebentar saja dikerjakan, nggak ada pengecekan yang ketat. Padahal uangnya dari APBN, uang rakyat yang kita bayarkan pajaknya,” ujar salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya. Masyarakat merasa kecewa karena dengan anggaran miliaran rupiah, mereka mengharapkan pekerjaan yang berkualitas dan mampu menyelesaikan masalah banjir yang sering terjadi di daerah Pat’têne selama bertahun-tahun. Sebaliknya, kondisi proyek saat ini malah membuat mereka khawatir akan muncul masalah baru, seperti kerusakan saluran yang cepat dan terjadinya banjir kembali dalam waktu singkat.
Selain menunjuk ke kontraktor, sorotan publik juga mengarah pada lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Warga menegaskan bahwa pekerjaan sebesar ini tidak boleh dibiarkan dikerjakan secara sembrono tanpa pengawasan yang ketat. Mereka menyatakan bahwa instansi yang bertugas memantau harus lebih aktif turun ke lapangan, memeriksa setiap tahap pengerjaan, dan memastikan bahwa semua sesuai dengan rencana teknis yang telah disetujui. Tanpa pengawasan yang efektif, kemungkinan terjadinya penyimpangan kualitas dan penyalahgunaan dana akan semakin besar.
Demi menuntut keadilan dan transparansi, warga telah mendesak pihak pengawas, aparat terkait, hingga penegak hukum untuk segera turun ke lapangan dan melakukan pengecekan menyeluruh. Mereka menekankan bahwa setiap penyimpangan dalam kualitas pekerjaan harus dibuka secara terbuka, dan semua pihak yang bertanggung jawab harus dipertanggungjawabkan tanpa kompromi. “Kita tidak mau proyek ini cuma menjadi tameng untuk pencucian uang atau keuntungan pribadi. Kita butuh solusi nyata untuk masalah banjir di sini,” tegas warga.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari PT Jaya Etika Beton maupun instansi pengawas terkait mengenai kekhawatiran yang diajukan warga. Masyarakat terus menunggu tindakan nyata yang menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kualitas pekerjaan dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap penggunaan dana APBN.
(Nakku jaguar)
