KARO – KRIMINAL 24 COM. Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M. Kes mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengendalian inflasi tahun 2025, secara virtual di ruang Karo Command Center (KCC) bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo. Frans Leonardo Surbakti S. S.T.P.
Rapat Koordinasi terkait tentang Pengendalian inflasi tahun 2025, yang dilaksanakan pada hari Selasa, (04/03/25), Jalan Letjend Jamin Ginting, Nomor 17, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
Pada pelaksanaan Kegiatan rapat Rakor ini, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan melalui secara daring.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pemaparannya, Mendagri menyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 3 Maret 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa ;
Perkembangan inflasi nasional pada Februari 2025, mengalami deflasi sebesar – 0,09% ( Nol koma nol sembilan ) persen, secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Februari 2024, serta -0,48% secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Januari 2025.
Mendagri menilai bahwa meskipun terjadi deflasi, kondisi daya beli masyarakat masih berada dalam kategori cukup baik,” jelasnya Tito.
“Secara pribadi, saya melihat data ini tidak mengkhawatirkan, karena kemampuan daya beli masyarakat relatif cukup baik,” ujar Tito Karnavian.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, juga menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan deflasi pada Februari 2025. Beberapa di antaranya seperti ;
Adanya diskon tarif listrik, Peningkatan Produksi Cabai Merah dan Cabai Rawit, Penurunan harga jagung di tingkat Peternak, Penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), di beberapa wilayah, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat Petani sebesar Rp 6.500 per kilogram.
“Kondisi ini, menunjukkan bahwa penyesuaian harga komoditas dan kebijakan Pemerintah turut berperan dalam tren deflasi bulan ini,” jelas Amalia.
Dengan adanya rakor ini dilakukan diharapkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama di Kabupaten Karo.
Turut hadir mendampingi Bupati Karo unsur perwakilan Forkopimda Kab. Karo, Plh. Sekretaris Daerah Kab. Karo, Dr. Drs. Edi Surianta, M. Pd, Asisten II Sekretariat Daerah Kab. Karo, Drs. Dapatkita Sinulingga, Kepala BPS Kab.Karo Ratnauli Naibaho, perwakilan Bulog, dan Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah ( OPD ) terkait.
( Bangunta Sembiring ).
