Medan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menetapkan status Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Lokot Nasution dalam pusaran kasus korupsi proyek jalur kereta api di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2017-2018.
Deklarator Partai Demokrat Yusuf Tambunan di Medan, Kamis (7/3/2024) pagi mengatakan, jika KPK tidak segera menetapkan status baik itu tersangka atau saksi terhadap Lokot Nasution, dikhawatirkan bisa berefek negatif nantinya ke Partai Demokrat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Segerakanlah KPK menetapkan status terhadap Lokot Nasution, agar Partai Demokrat tidak menjadi bullyan publik,”
sambungnya.
Ditegaskan Yusuf Tambunan, KPK jangan takut terhadap Lokot Nasution. Sebab, Partai Demokrat sendiri tidak pernah melindungi kadernya yang terlibat korupsi. Apalagi, terseretnya nama Lokot Nasution dalam kasus tersebut bermula saat ia menjabat sebagai Kepala Satker dalam proyek jalur kereta api.
“Yang kami tahu Lokot Nasution itu jabatannya Kapala Satker dalam proyek jalur kereta api. Jika benar Lokot terlibat aliran dana korupsinya, kami persilahkan KPK segera bertindak tegas. Apa lagi sejumlah PPK dan Direktur di Kemenhub sudah menjadi
tersangka dan telah ditahan. Jangan buat Partai Demokrat yang ikut menanggung malunya,” beber Yusuf Tambunan.(red)
