GRESIK | www.kriminal24.com-
Maraknya tambang galian c yang menjanjikan keuntungan besar yang di duga tidak mengantongi ijin berada di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik,Selasa (19/09/2023)
Tambang galian c yang berada di wilayah Desa Pantenan,Desa Betengan dan Desa Banyutengah Kecamatan Panceng yang selama ini beroprasi di duga tidak memiliki ijin dari 7 tambang galian C cuma 1 yang sudah memiliki ijin yaitu Cv Berkah Alam Gemilang milik H Nasron yang berkantor di Delegan dan bisa di ketahui lewat Google dan 6 tambang galian c yang selama ini beroprasi terkesan kebal hukum dan di duga telah memberi Atensi kepada Aparat Penegak Hukum (APH)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari pantauan team media Beritacakrawala.co.id,yang selama ini memantau belum pernah ada oprasi penertiban tambang galian c baik dari Polres Gresik maupun Polda Jawa Timur di sinyalir ada beking di belakang oknum pengusaha tambang galian c dan ada Oknum sekelompok yang mengatasnamakan pemuda dan karang taruna mengkordinir dan mengelolah pungutan dari armada yang membawa batu atau tanah dari tambang galian c tersebut
Kepala Desa Banyutengah Fandloli saat di mintai keterangan terkait Tambang galian c yang ada di wilayahnya, Bahwa tambang galian c yang ada di wilayah Desa Banyutengah yang sudah ada pemberitauan tembusan ijin cuma dari Cv Berkah Alam Gemilang yang di miliki oleh H Nasron dan selama ini sering memberi sumbangan ke Desa, yang lainya selama ini sudah diberi pemberitauan melalui surat atau secara lesan kepada Oknum yang mempunyai usaha tambang galian c di wilayahnya untuk memberi sumbangan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) atau sebagai perawatan jalan akses yang menuju ke Tambang,akan tetapi malah di benturkan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan pemuda dari salah satu Ormas, dari pada tetjadi permasalahan lebih baik dari Desa Banyutengah menyerahkan sepenuhnya ke APH,tuturnya
Sesuai Intruksi Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas dan menertipkan Tambang Galian C dan kalau intruksi ini tidak di indahkan akan mencopot Kapolda yang masuk dalam wilayah tambang galian c tersebut.
Sudah jelas berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 bahwa tentang pendelegasian pemberian ijin usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dengan kebijakan tersebut, maka Daerah dalam hal ini pemerintah propinsi memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin usaha pertambangan,setelah kewenangan sebelumnya di tarik ke pemerintah pusat revisi UU Minerba atau UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Minerba dan Perda No 13 Tahun 2003 dalam hal ini telah mengatur tentang Ijin Usaha pertabangan galian c yang meliputi Eksploitasi pengelolahan dan pemurnian dalam usaha penambangan,barang siapa melakukan usaha penambangan tidak berijin pasal 158 akan di ancam hukuman 5 tahun dan denda 100 milyat
Saat berita ini di naikan team media akan konfirmasi dan memantau proses penanganan oleh APH,pungkasnya (Team/Red)
