Takalar – Kriminal24.com | Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Takalar senilai Rp 14.060.566.382 kem bali menuai perhatian publik, Senin (01/12/2025).
Hampir 2 tahun sejak laporan resmi LSM Pemantik masuk ke Kejaksaan Negeri Takalar pada 18 Januari 2024, kasus tersebut tidak menunjukkan perkembangan berarti, memunculkan tanda tanya besar terkait keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan korupsi dana desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPD Pemantik, Rahman Suwandi Dg. Guling, mendatangi Kejaksaan Negeri Takalar untuk mempertanyakan status laporan yang hingga kini belum memiliki kejelasan. Kehadirannya diterima langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus.
“Saya sudah sampaikan bahwa Inspektorat Takalar katanya sudah memeriksa sejumlah desa. Namun ketika kami menanyakan hasil pemeriksaan tersebut ke Kejaksaan, mereka justru menyampaikan belum ada satu pun surat temuan dari Inspektorat yang masuk terkait BUMDes,” tegas Rahman Suwandi kepada wartawan.
Menurut Suwandi, kondisi ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi adanya ketidakwajaran dalam proses penegakan hukum. Ia mencurigai adanya upaya menahan atau menyembunyikan hasil audit agar kasus BUMDes tertentu tidak diproses lebih lanjut.
“Indikasinya jelas. Ada yang tidak beres. Jangan-jangan Inspektorat sedang bermain mata dengan pengelola BUMDes. Masa kerugian negara miliaran rupiah tapi laporannya tidak dilimpahkan? Apakah APH Takalar hanya berani menangani kasus kecil? Hahahah!” sindir Suwandi dengan nada tajam.
Sikap pasif dan tidak transparannya Inspektorat dinilai sebagai faktor penghambat utama proses penindakan hukum. Padahal, dugaan korupsi yang menyeret puluhan BUMDes di Takalar telah menjadi sorotan publik karena menimbulkan kerugian negara dalam jumlah fantastis.
*Publik Tunggu Tindakan Nyata Kejaksaan*
Mandeknya proses hukum ini memicu banyak spekulasi di masyarakat. Tidak sedikit pihak menduga adanya upaya melindungi aktor-aktor penting yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana BUMDes. Nilai kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 14 miliar dianggap mustahil terjadi tanpa keterlibatan oknum aparatur desa dan pejabat pengawas.
LSM Pemantik memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka bahkan menegaskan siap membawa persoalan tersebut ke penegak hukum pusat apabila Kejaksaan Negeri Takalar tidak segera bertindak.
“Ini bukan sekadar angka. Ini uang rakyat. Jika aparat tak mampu menindak tegas, maka publik berhak menduga ada permainan,” tutup Suwandi.
Regulasi yang Diduga Dilanggar
Berbagai temuan yang dikantongi LSM Pemantik menunjukkan bahwa dugaan korupsi BUMDes di Takalar bukan hanya persoalan penyalahgunaan anggaran, tetapi juga pelanggaran terhadap sejumlah aturan perundang-undangan, di antaranya:
1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Mengatur BUMDes wajib dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib administrasi.
2. Permendesa PDTT tentang Pengelolaan BUMDes
Zor wajib membuat laporan keuangan tahunan, melakukan audit internal, dan membuka akses informasi kepada masyarakat.
3. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
Dugaan pelanggaran meliputi penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau kelompok, hingga menimbulkan kerugian negara.sebagaimana diatur Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menegaskan kewenangan pengawasan dan pelimpahan temuan dugaan pidana kepada aparat penegak hukum.
5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
*Desakan Publik Kian Menguat*
Jika Kejaksaan Negeri Takalar tetap tidak mengambil langkah konkret, bukan tidak mungkin kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di daerah. Publik menunggu keberanian APH dalam menindak dugaan korupsi dana desa yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
LSM Pemantik menegaskan: kasus ini tidak akan dibiarkan padam.
(Nakku. Jaguar )🇲🇨
