ACEH TENGGARA KRIMINAL24.COM – Mencuat dikalangan Publik , Se orang oknum Pendamping Desa (PD) yang membawahi beberapa Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara diduga kuat melakukan pungutan liar (pungli) kepada sejumlah kepala desa
Menurut informasi di himpun awak media , besarnya jumlah pungutan tersebut mencapai Rp 4 juta rupiah setiap termen pencairan dana desa. Biaya itu disebut- sebut untuk pembuatan dokumen pertanggung jawaban SPJ APBDes yang dijalankan oleh pihak desa tersebut.
Sedangkan sistem pencairan dana desa selama satu tahun sebanyak tiga kali. Maka jika ditotal kan mencapai Rp 12 juta rupiah per tahun untuk setiap desa. Jumlah desa di kecamatan Lawe Sumur 18 desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, adapun modus operandi oknum pendamping desa itu, sudah tersusun rapi. Bahkan ironisnya dalam sistem ini tidak terlepas dari peran oknum pejabat kecamatan Lawe Sumur. Sehingga hal ini mendapat perhatian dan perbincangan hangat terhadap kalangan masyarakat luas.
Akibatnya beberapa oknum kepala desa (Pengulu) setempat ada yang resah. Karena mereka di bebani dengan biaya yang dikeluarkan yang cukup besar untuk membuat laporan keuangan SPJ desa.
Salah seorang oknum kepala desa setempat yang enggan disebutkan namanya kepada kriminal24.Com Selasa (26/9/23) mengatakan dan membenarkan bahwa untuk membuat laporan keuangan SPJ desa kami harus mengeluarkan uang kepada oknum pendamping desa inisial M.Ginting.
“Kami para kepala desa di panggil untuk sistem pembuatan laporan keuangan atau SPJ dana desa. Akan tetapi kami harus merogoh kocek jutaan rupiah. Ujar nya
Selanjutnya masih menurut sumber media ini, ada pun jumlah uang yang harus di sediakan setiap para oknum kepala desa setempat mencapai Rp 12 juta rupiah, memang cara pembayaran nya tidak sekaligus akan tetapi boleh di cicil, yang penting komitmen sudah ada, ungkapnya.
Jika komitmen atau kesepakatan tidak sesuai, maka kedepannya oknum kepala desa yang ingkar janji akan di persulit. Yang jelas sistem pembayaran nya boleh di cicil atau juga boleh secara kes serta dalam kesepakatan jumlahnya mencapai Rp 12 juta pertahun, katanya
Menanggapi hal itu Pajri Gegoh Selian, ketua Lsm Penjara sangat menyanyang kan hal tersebut. Karena masih terjadi ada kong kalikong oknum pendamping desa untuk meraup keuntungan secara pribadi maupun kelompok dan golongan tertentu.
Sebab hal tersebut sudah menyalahi aturan. Seharusnya tugas dan fungsi pendamping desa adalah memberikan pendampingan kepada pihak desa, bukan malah mencari kerja sampingan di luar tugas dan fungsi pendamping desa. Apa lagi, dengan uang yang sudah di patok kan seperti ini
Hal ini tentunya sudah membebani keuangan dana desa. Padahal tugas pendamping desa itu juga melakukan pembinaan terhadap perangkat desa, maupun bendahara desa dalam hal pembuatan RPJMD, APBDes maupun RKP. Kemudian pendamping desa juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan realisasi setiap program yang didanai dari dana desa.
Namun malah oknum pendamping desa sangat kita sayangkan kok ikut menggerogoti anggaran desa. Jadi untuk apa selama ini program kegiatan bimtek yang di anggarkan setiap tahun. Akan tetapi implementasi tidak ada terhadap perangkat desa tersebut.
Kita berharap dengan adanya dugaan pungli tersebut, ini merupakan pintu atau pun informasi awal bagi aparat penegak hukum untuk bisa di usut tuntas terhadap pelaku nya. Papar Gegoh Selian.
Terkait hal tersebut, oknum pendamping desa Kecamatan Lawe Sumur Maydika Ginting, yang disebut-sebut selaku koordinator pembuatan laporan keuangan SPJ dana desa wilayah kecamatan itu ketika dikonfirmasi media ini, kemarin lewat WhatsApp enggan untuk memberikan keterangan, kendatipun pesan yang disampaikan terbaca dengan tanda cek list dua.
Selanjutnya Camat kecamatan Lawe Sumur, Wildan S.STP ketika dikonfirmasi beberapa Rekan melalui telepon selulernya mengatakan tudingan terhadap dirinya Ikut bermain dengan pihak pendamping desa dalam hal kerja sama pembuatan SPJ keuangan dana desa.
Lanjut Wildan ,Karena saya selalu mengarah kan kepada pihak kepala desa untuk selalu membuat laporan realisasi anggaran dana desa harus buat sendiri
Bukan di buat oleh pihak lain. Sebut Wildan mengakhirinya
(Dewan Redaksi Salihan)
