Nias Utara — Isu dugaan korupsi Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu memanas di berbagai media nasional dan lokal bahkan masyarakat menyoroti dengan tajam dan kritis.
Dugaan korupsi Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu terkait pinjaman Pemkab Nias Utara kepada Bank Sumut senilai Rp75 milliar.
Sementara itu, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Utara menjadi sorotan serius setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diketahui hanya direncanakan untuk kebutuhan delapan bulan berjalan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya stagnasi pemerintahan hingga ancaman kolapsnya pelayanan publik pada sisa tahun anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekhawatiran tersebut menguat setelah Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, dalam sebuah pernyataan di hadapan publik dan sejumlah pihak, menyampaikan ketidaktahuannya terkait perencanaan empat bulan anggaran selanjutnya. Pernyataan itu dinilai mencerminkan lemahnya pengendalian dan pemahaman kepala daerah terhadap siklus penganggaran daerah, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Edizaro Lase, diaspora Nias Utara yang berdomisili di Jakarta, menilai kondisi ini sebagai bentuk kegagalan dalam manajemen fiskal daerah. Menurutnya, kepala daerah seharusnya memiliki perencanaan anggaran yang utuh satu tahun penuh, bukan parsial. “APBD itu instrumen utama pemerintahan. Jika hanya dirancang delapan bulan, lalu empat bulan sisanya tidak jelas, ini sangat berbahaya bagi stabilitas daerah,” ujar Edizaro kepada media.
Ia menambahkan bahwa alasan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran atas lemahnya perencanaan. Justru, kata Edizaro, efisiensi menuntut kecermatan dan kepemimpinan yang kuat dalam menentukan skala prioritas belanja daerah.
“Efisiensi bukan berarti kebingungan, tapi kemampuan mengelola keterbatasan dengan perencanaan matang,” tegasnya di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Lebih jauh, Edizaro mengingatkan bahwa dampak dari ketidakpastian anggaran akan langsung dirasakan masyarakat, mulai dari tersendatnya pembayaran hak ASN, terhambatnya pembangunan infrastruktur, hingga berhentinya program layanan dasar. Ia menilai kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah jika tidak segera dijelaskan secara transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara terkait skema pembiayaan empat bulan sisa tahun anggaran tersebut. Publik kini menunggu langkah konkrit dan klarifikasi Bupati Nias Utara untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan tidak menyeret daerah ke dalam krisis fiskal yang lebih dalam. (*)
