KUTACANE — Dugaan penyimpangan anggaran membayangi pelaksanaan proyek peningkatan ruas jalan kabupaten di jalur Biak Muli–Pedesi Terutung Payung, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Paket pekerjaan bernilai Rp1.299.500.000 yang bersumber dari anggaran tahun 2024 tersebut disinyalir mengalami manipulasi spesifikasi teknis yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi proyek pada Senin (9/11/2026), realisasi fisik di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian mencolok dibandingkan dengan dokumen perencanaan lelang. Paket yang semestinya berfokus pada peningkatan perkerasan beraspal sesuai standar spesifikasi jalan justru ditemukan menggunakan konstruksi rabat beton pada bagian bahu jalan, sementara segmen lainnya hanya berupa hamparan batu bulat yang kini telah tergerus dan rusak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perubahan item pekerjaan serta penggunaan material di bawah standar teknis secara otomatis mengubah struktur Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan harga satuan pekerjaan. Dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, menggeser jenis konstruksi tanpa dasar kajian teknis yang sah merupakan pelanggaran berat yang membuka celah penggelembungan anggaran maupun pengurangan volume pekerjaan.
Secara regulasi, setiap perubahan kondisi lapangan setelah penetapan pemenang tender wajib mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Aturan tersebut menegaskan bahwa perubahan kontrak atau *Contract Change Order* (CCO) hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui adendum yang terukur, transparan, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan mutu konstruksi.
Apabila ketidaksesuaian fisik dan penggunaan material agregat tak sesuai spesifikasi tersebut terbukti dilakukan untuk meraup selisih biaya dari pagu anggaran Rp1,29 miliar, praktik ini tidak lagi sekadar pelanggaran administratif. Perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 terkait penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Kondisi fisik bahu jalan yang sudah retak, terkelupas, dan dipenuhi kerikil lepas meski proyek baru berusia sekitar dua tahun menjadi bukti nyata lemahnya fungsi pengawasan dari konsultan pengawas maupun jajaran direksi teknis. Aparat penegak hukum serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap dokumen kontrak, laporan pencairan termin, hingga pengujian mutu beton dan aspal di laboratorium.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tenggara, Sadli, melalui sambungan telepon seluler guna meminta penjelasan terkait dasar hukum perubahan item pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut. Namun, hingga laporan ini disusun, yang bersangkutan tidak merespons panggilan dan belum memberikan keterangan resmi. (TIM)
