BPK Bongkar Rp3,4 Miliar Belanja Bansos Nagan Raya yang Mengaburkan Laporan Realisasi Anggaran dan Melemahkan Fungsi Pengawasan Publik

KRIMINAL 24

- Team

Minggu, 22 November 2026 - 02:04

4027 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NAGAN RAYA — Setelah temuan belanja hibah yang salah klasifikasi, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh kembali mengungkap persoalan serupa dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Nomor 5.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/05/2026, BPK menyatakan terdapat kesalahan penganggaran pada klasifikasi belanja bantuan sosial di empat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebesar Rp3.417.496.083.

Belanja yang sejatinya merupakan Belanja Bantuan Sosial itu dicatat dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa. Akibatnya, Laporan Realisasi Anggaran tidak menyajikan keadaan yang sebenarnya. Saldo Belanja Barang dan Jasa tersaji lebih besar Rp3.417.496.083, sementara saldo Belanja Bansos tersaji lebih kecil dengan nilai yang sama.

Empat SKPK yang tercatat dalam temuan tersebut adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai Rp1.952.026.931, Dinas Pertanian dan Peternakan Rp1.078.859.500, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan Rp199.515.600, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Rp187.094.052. Seluruh angka itu bersumber dari penelusuran dokumen Surat Perintah Pencairan Dana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan penelusuran atas SP2D, BPK menemukan adanya penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang realisasi belanjanya seharusnya merupakan Belanja Bantuan Sosial karena dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mengatasi kemungkinan risiko sosial pada empat SKPK tersebut.

Temuan ini tidak dapat dipandang sebagai kekeliruan teknis semata. Bantuan sosial memiliki karakter hukum yang sangat berbeda dengan belanja barang dan jasa. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Karena menyangkut kelompok rentan, penganggaran dan penyalurannya diatur secara ketat agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam dokumen pemeriksaan yang terbit pada 28 Juni 2026 itu, BPK mengungkapkan bahwa pada 2025, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp347.811.824.520,67 dengan realisasi Rp320.784.489.582 atau 92,23 persen dari anggaran. Di dalam realisasi tersebut, terdapat Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp60.285.474.695. Akun tersebut digunakan untuk mencatat Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta Belanja Aset Tetap Lainnya yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK, register SP2D, dan wawancara dengan pihak terkait menunjukkan adanya klasifikasi penganggaran belanja yang tidak tepat pada empat SKPK sebesar Rp3,4 miliar tersebut.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana mungkin belanja yang tujuannya jelas untuk mengatasi risiko sosial dapat dicatat sebagai belanja barang dan jasa yang sejatinya merupakan belanja operasional pemerintah? Apakah pengusul anggaran tidak memahami perbedaan mendasar antara kedua jenis belanja itu, atau justru memahami tetapi memilih jalan yang dianggap lebih mudah?

Ketentuan mengenai klasifikasi belanja daerah tidak memberi ruang untuk kekeliruan semacam itu. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa belanja daerah harus diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, urusan pemerintahan, dan jenis belanja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur secara rinci bahwa Belanja Bantuan Sosial harus dianggarkan pada akun belanja bantuan sosial, dengan daftar penerima yang jelas, kriteria yang terukur, dan penetapan melalui peraturan kepala daerah.

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya juga telah mengatur tata cara pemberian bantuan sosial. Artinya, aturan mainnya sudah tersedia. Persoalannya bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan pada ketidakpatuhan terhadap regulasi itu sendiri.

BPK dalam laporannya menyebut dua penyebab utama permasalahan ini. Pertama, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dalam menyusun dan memverifikasi anggaran belanja yang diusulkan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Kedua, kepala SKPK terkait tidak memedomani ketentuan dalam mengusulkan anggaran belanja.

Penilaian itu sangat serius. TAPK seharusnya menjadi penyaring terakhir sebelum anggaran dibahas bersama DPRK dan ditetapkan menjadi APBD. Jika pada tahap verifikasi saja ketentuan sudah diabaikan, maka fungsi pengendalian anggaran patut dipertanyakan. Demikian pula kepala SKPK sebagai pengguna anggaran memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan setiap usulan anggaran sesuai dengan ketentuan. Ketika kedua lapis pengendalian itu sama-sama tidak bekerja, kesalahan yang bersifat sistemik menjadi tidak terhindarkan.

Dampaknya jauh melampaui persoalan penyajian laporan keuangan. Ketika belanja bantuan sosial disamarkan sebagai belanja barang dan jasa, jejak penelusuran bantuan menjadi kabur. Publik sulit memastikan siapa penerima bantuan, apa kriterianya, dan apakah bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang menghadapi risiko sosial atau justru mengalir tanpa mekanisme verifikasi yang memadai.

Padahal, dalam situasi ekonomi masyarakat yang masih rentan, setiap rupiah bantuan sosial memiliki arti yang sangat besar. Bantuan yang salah dicatat bukan hanya merusak laporan keuangan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bagaimana masyarakat dapat yakin bahwa bantuan untuk mereka telah disalurkan secara tepat, jika dalam dokumen anggaran saja bantuan itu tercatat pada akun yang salah?

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu memberikan penjelasan yang terbuka dan dapat diuji. Siapa penerima bantuan sosial senilai Rp3,4 miliar tersebut? Apakah seluruh penerima telah melalui proses verifikasi dan ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024? Bagaimana mekanisme pengawasan internal akan diperbaiki agar TAPK tidak lagi meloloskan anggaran yang menyimpang dari ketentuan? Dan langkah koreksi apa yang akan dilakukan agar Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 disajikan kembali secara benar?

Temuan ini juga harus dibaca dalam rangkaian yang lebih luas. Sebelumnya, BPK telah menemukan kesalahan penganggaran belanja hibah senilai Rp13,6 miliar pada lima SKPK dengan pola yang sama, yakni dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa. Jika ditambah dengan temuan bansos ini, total belanja yang salah klasifikasi mencapai Rp17 miliar lebih. Pola yang berulang dengan modus yang sama tidak dapat lagi dijelaskan sebagai kekeliruan sesaat.

BPK telah menjalankan tugasnya dengan mengungkap temuan ini. Kini giliran pemerintah daerah dan DPRK Nagan Raya membuktikan bahwa temuan tersebut tidak hanya berhenti sebagai catatan dalam laporan pemeriksaan. Tanpa koreksi yang tegas dan transparan, bukan tidak mungkin kesalahan penganggaran dengan pola yang sama akan kembali terulang pada tahun anggaran berikutnya, dengan nilai yang lebih besar dan risiko yang lebih serius bagi keuangan daerah dan bagi masyarakat yang seharusnya menerima manfaatnya.

TIM INVESTIGASI

Berita Terkait

BPK Ungkap Rp13,6 Miliar Belanja Hibah Nagan Raya Dicatat Salah, TAPK Dinilai Abaikan Aturan dan Gagal Memverifikasi Anggaran Sebelum Ditetapkan
Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral
Kasus Ketua DPRK Nagan Raya Merembet ke Internal Partai, DPW PPP Aceh Terjepit Antara Lindungi Kader dan Jaga Kepercayaan Publik
Ketua DPRK Nagan Raya Diduga Langgar Sumpah Jabatan, Rumah Dinas Negara Dijadikan Lokasi Dugaan Asusila
Dari Karyan ke Seluruh Beutong, Dugaan Ratusan Alat Berat Ilegal Beroperasi Bebas di Nagan Raya
Kasus PT AJB Cermin Sistem Izin Tambang Retak: Saatnya Hukum Pihak yang Salah, Bukan Korban
Baru Seumur Jagung, Aroma Tak Sedap Tercium di RS SIM Nagan Raya: Rapat Tertutup dan Dana Pending Miliaran Dipertanyakan
PETI Nagan Raya Disorot, Dokumen Laporan Ungkap Dugaan Setoran Rp30 Juta per Excavator dan Keterlibatan Oknum Aparat

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 03:09

Temuan BPK Aceh Tenggara: Disdikbud Catat Rehab Pagar dan Bangunan Sekolah Rp8,9 Miliar sebagai Belanja Barang, Siapa Melakukan Verifikasi?

Kamis, 19 November 2026 - 06:01

BPK Bongkar Rp100 Juta Anggaran Beasiswa Salah Kode di Aceh Tenggara, Mengapa Dua Program Berbeda Disamakan sebagai Hibah?

Rabu, 18 November 2026 - 04:03

BPK Bongkar Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara, Apakah DPRD Aceh Tenggara Masih Percaya LRA Aceh Tenggara?

Rabu, 18 November 2026 - 03:34

BPK Temukan Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara Salah Penganggaran, Bagaimana DPRD Aceh Tenggara Bisa Percaya LRA Aceh Tenggara?

Rabu, 18 November 2026 - 02:33

BPK Temukan Rp535 Juta di Aceh Tenggara Salah Penganggaran, Sampai Kapan Kesalahan Input Jadi Alasan di Aceh Tenggara?

Jumat, 13 November 2026 - 22:12

Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat

Senin, 9 November 2026 - 23:22

Anggaran Rp1,29 Miliar Dipertanyakan, Proyek Jalan Biak Muli Diduga Menyimpang dari Spesifikasi dan Rencana Pekerjaan

Jumat, 6 November 2026 - 14:30

BPJS Kesehatan Lakukan Kunjungan Kredensial ke UPTD Puskesmas Lawe Dua, Pastikan Mutu Pelayanan Kesehatan

Berita Terbaru