GAYO LUES — Gelombang protes warga Kampung Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, memuncak setelah berbagai dugaan penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) selama tiga tahun anggaran terakhir mulai dibuka ke publik. Bukan sekadar keluhan soal keterlambatan pembayaran, warga menuding telah terjadi pola sistematis dalam pengelolaan dana desa yang membuat hak perangkat kampung, tokoh agama, hingga penerima bantuan tidak pernah sampai sebagaimana mestinya.
Ketua Urang Tue bersama sejumlah perangkat kampung menyatakan siap menjadi saksi dan menyerahkan bukti administrasi yang mereka pegang. Menurut mereka, dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2024 yang selama ini dijadikan dasar laporan keuangan kampung tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Sejumlah dokumen APBK dari tahun 2025 hingga 2026 juga diklaim telah diamankan warga sebagai landasan dasar untuk membuktikan dugaan kecurangan tersebut.
Kronologi yang disampaikan warga dimulai dari persoalan paling mendasar. Gaji perangkat desa, khususnya perangkat Urang Tue, disebut tidak dibayarkan. Ada yang menunggak hingga bertahun-tahun dan belum dibayarkan sampai sekarang, padahal di dalam dokumen keuangan, anggaran tersebut tercatat telah dicairkan. Kondisi yang sama juga dialami para penerima honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Honorarium tersebut, menurut warga, tidak tersalurkan dengan jelas dan tidak pernah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada yang berhak.
Dugaan itu semakin menguat ketika warga membandingkan dokumen dengan kondisi lapangan pada tahun anggaran 2025. Hampir 90 persen kegiatan di bidang pembangunan disebut tidak dilaksanakan sama sekali atau hanya dikerjakan asal-asalan, meski anggarannya telah dialokasikan dan dilaporkan. Jalan, fasilitas umum, dan kegiatan fisik lain yang tercantum dalam rencana kerja, menurut penuturan warga, tidak ditemukan wujudnya ketika dicek langsung ke lokasi.
Persoalan serupa juga menyasar bidang keagamaan dan sosial. Honorarium imam, khatib, bilal, anggota Linmas, dan penerima honorarium lainnya disebut tidak tersalurkan dengan jelas. Padahal dalam dokumen pertanggungjawaban, pembayaran honorarium itu tercatat lengkap, termasuk untuk guru mengaji dan petugas keagamaan yang namanya tercantum dalam daftar penerima.
Warga juga mempersoalkan proses penyusunan APBK yang dinilai tidak pernah melalui musyawarah desa sebagaimana diamanatkan aturan. APBK disebut disusun sepihak tanpa melibatkan Urang Tue dan masyarakat. Lebih jauh, warga menuding telah terjadi pemalsuan stempel Urang Tue dan tanda tangan ketua Urang Tue pada sejumlah dokumen administrasi, sehingga dokumen yang seharusnya menjadi produk musyawarah justru terkesan dilegalkan secara sepihak.
Dugaan praktik otoriter juga mencuat dalam pengangkatan perangkat desa. Perangkat desa yang ada saat ini, menurut warga, rata-rata diisi oleh keluarga dekat penguasa kampung. Pola pengangkatan tersebut dinilai tidak melalui mekanisme yang transparan dan menutup ruang bagi warga lain yang memenuhi syarat untuk ikut terlibat dalam pemerintahan kampung.
Di bidang ekonomi, pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dipertanyakan. Hingga kini, warga mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai ke mana dana BUMDes disalurkan, berapa hasil usahanya, dan siapa yang mengelola. Kondisi yang sama terjadi pada bidang pemberdayaan. Pengadaan bibit kopi sebanyak 16.000 pohon yang dianggarkan dalam program pemberdayaan disebut tidak direalisasikan seluruhnya, padahal program tersebut menyangkut mata pencaharian utama sebagian besar warga Pepelah.
Memasuki tahun anggaran 2026, warga menemukan dugaan penyimpangan baru yang dinilai paling serius. Dana yang bersumber dari APBN disebut ditarik oleh bendahara yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai ipar dari penguasa kampung, lalu diserahkan kepada Pj Pengulu Kampung atas nama Junaidi tanpa payung hukum, tanpa ketentuan aturan yang jelas, dan tanpa berita acara serah terima. Penyerahan dana secara informal tersebut, menurut warga, membuka ruang penyalahgunaan yang sangat besar karena tidak ada dokumen resmi yang bisa dijadikan pegangan pertanggungjawaban.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga disebut tidak relevan dan tidak transparan. Warga menuding tanda tangan penerima pada daftar tanda terima BLT-Dana Desa telah dipalsukan, sehingga dana yang tercatat telah diterima warga pada kenyataannya tidak pernah sampai ke tangan mereka. Dokumen tanda terima BLT tahun anggaran 2024 yang beredar di kalangan warga memperlihatkan daftar 21 penerima dengan nilai masing-masing Rp300.000,00 per bulan dan total Rp6.300.000,00. Dokumen itu kini dijadikan salah satu bukti yang akan diuji kebenarannya, apakah seluruh nama yang tercantum benar-benar menerima dan menandatangani sendiri.
Dugaan penggelapan juga menyasar dana tak terduga. Dalam Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani pada 30 Desember 2024, belanja tidak terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa tercatat sebesar Rp75.600.000,00 dengan sisa dana Rp0,00. Warga menuding tidak ada kegiatan apapun yang dilaksanakan dari dana tersebut. Padahal dokumen itu telah dinyatakan telah dibayar lunas dan telah diverifikasi oleh sekretaris kampung.
Kontras dengan dana tak terduga, dokumen lain pada tanggal yang sama memperlihatkan bahwa belanja honorarium untuk kegiatan keagamaan tercatat sebesar Rp15.600.000,00, termasuk honor guru mengaji, bilal masjid, khadam masjid, khatib masjid, dan imam. Warga mempertanyakan mengapa angka-angka itu muncul dalam laporan, sementara para penerima honorarium mengaku tidak pernah menerima pembayaran secara utuh.
Sejumlah dokumen lain yang dipegang warga juga memperlihatkan adanya pencairan tunjangan perangkat Urang Tue untuk bulan November sampai Desember 2024 senilai Rp7.900.000,00. Dokumen tersebut ditandatangani pada 30 Desember 2024 dan mencantumkan lima nama penerima, mulai dari ketua hingga anggota Urang Tue. Warga menilai dokumen itu justru menjadi bukti adanya ketidaksinkronan antara laporan keuangan dan pengakuan para perangkat yang mengaku gajinya tidak dibayarkan.
Hingga berita ini disusun, warga mendesak agar aparat penegak hukum dan Inspektorat Kabupaten Gayo Lues segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan APBK Kampung Pepelah dari tahun 2024 hingga 2026. Mereka meminta agar seluruh dokumen SPJ, daftar penerima BLT, laporan dana tak terduga, laporan BUMDes, dan laporan pengadaan bibit kopi diperiksa secara forensik, termasuk keaslian tanda tangan dan stempel yang digunakan.
Warga menegaskan, pengungkapan ini bukan didasarkan pada kebencian pribadi, melainkan pada keresahan panjang karena hak-hak dasar masyarakat kampung terus terabaikan. Mereka berharap negara hadir untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana desa yang bersumber dari uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat, bukan berhenti di tangan segelintir orang.
(TIM INVESTIGASI)


























