Temuan BPK Aceh Tenggara: Disdikbud Catat Rehab Pagar dan Bangunan Sekolah Rp8,9 Miliar sebagai Belanja Barang, Siapa Melakukan Verifikasi?

KRIMINAL 24

- Team

Jumat, 20 November 2026 - 03:09

405 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA — Temuan BPK terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara tidak menyisakan ruang untuk dalih salah ketik. Disdikbud merealisasikan Rp6.170.960.000 dengan kewajiban Rp2.811.792.000 untuk rehab pembangunan dan rehab pagar, RKS, dan bangunan lainnya. Totalnya Rp8.982.752.000. Seluruhnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa. Padahal BPK menegaskan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi aset gedung dan bangunan yang menambah masa manfaat, menambah kapasitas, meningkatkan kualitas, dan menambah volume fisik gedung dan bangunan, secara substansi seharusnya dianggarkan dalam Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

BPK merinci kesalahan itu dalam tiga objek yang semuanya ditemukan pada pola yang sama. Pertama, Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pihak Lain berupa kegiatan rehabilitasi bangunan yang menjadi aset Pemerintah Daerah. Kedua, Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi berupa bangunan yang secara nilai memenuhi kriteria aset yang dikapitalisasi. Ketiga, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang secara substansi memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan dan dikerjakan dengan menambah bangunan baru. Tiga objek itu bukan tiga kesalahan kecil. Tiga objek itu adalah tiga cara berbeda untuk menyembunyikan satu substansi yang sama: pembangunan dan rehab yang menambah aset, dicatat sebagai belanja habis pakai.

Bagaimana mungkin Disdikbud tidak melihat tiga pola itu? Bagaimana mungkin rehab pagar, RKS, dan bangunan sekolah yang jelas-jelas menambah bangunan baru dicatat sebagai belanja barang, sebagai aset yang tidak dikapitalisasi, dan sebagai pemeliharaan? Apakah penyusun anggaran di Disdikbud tidak memahami bahwa pagar baru, ruang kelas baru, dan bangunan baru adalah aset tetap? Atau apakah klasifikasi itu sengaja dipecah ke tiga objek agar tidak terlihat sebagai satu kesalahan besar senilai Rp8,9 miliar? Dan jika bangunan sekolah itu tidak dikapitalisasi, ke mana perginya aset pendidikan Rp8,9 miliar itu dalam neraca?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BPK menyebut masalah itu disebabkan karena dua hal. Pertama, Sekretariat Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten tidak melakukan verifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK sesuai ketentuan. Kedua, Kepala Disdikbud selaku Pengguna Anggaran tidak menyusun RKA-SKPK dan DPA-SKPK sesuai ketentuan. Dua penyebab itu sudah cukup menjelaskan mengapa temuan BPK ini bisa lolos. Disdikbud yang seharusnya menyusun anggaran dengan benar justru tidak menyusunnya sesuai ketentuan. TAPK yang seharusnya menjadi penjaga terakhir justru tidak memverifikasi. Temuan ini tercantum dalam LHPK BPK Nomor 14.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, yang dipublikasikan pada 13 Agustus 2026.

Padahal regulasi sudah tegas dan tidak memberi ruang tafsir. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 104, menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib dan taat ketentuan, serta DPA-SKPK menjadi dasar pelaksanaan belanja sesuai klasifikasi yang benar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPK berdasarkan klasifikasi belanja yang benar dan TAPK memverifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024 menegaskan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan menambah aset tetap. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menegaskan pengeluaran yang menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset tetap wajib dikapitalisasi. Ketika Rp8,9 miliar itu dicatat sebagai belanja barang dan jasa pada tiga objek yang salah, maka PSAP 07 dilanggar tiga kali dalam satu dinas yang sama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mewajibkan setiap aset tetap dicatat, diinventarisasi, dan dilaporkan secara tertib. Bangunan sekolah yang tidak dikapitalisasi tidak akan masuk daftar barang milik daerah. Akibatnya, pagar, ruang kelas, dan bangunan sekolah itu rawan tidak terawat, rawan berpindah tangan tanpa tercatat, dan rawan hilang dari pengawasan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan. Belanja modal yang dibungkus sebagai belanja barang dan jasa jelas tidak sesuai peruntukan.

Disdikbud Aceh Tenggara kini harus menjawab temuan BPK itu dengan bukti, bukan dalih salah klasifikasi. Sekolah mana saja yang pagar, RKS, dan bangunannya direhab dengan Rp8.982.752.000 itu? Berapa nilai untuk masing-masing sekolah? Di mana bukti fisik rehabnya? Mengapa kegiatan itu dipecah ke tiga objek belanja barang dan jasa yang salah? Dari mana kewajiban Rp2.811.792.000 itu akan dibayar? Dan apakah Rp8,9 miliar itu akan dikoreksi dan dikapitalisasi menjadi aset tetap?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab, temuan BPK terhadap Disdikbud ini bukan sekadar salah kode rekening. Ia adalah bukti bahwa dinas yang mengurusi pendidikan justru tidak mampu membedakan belanja modal dengan belanja barang dan jasa, bahwa verifikasi tidak berjalan, dan bahwa aset pendidikan Rp8,9 miliar dicatat bukan pada tempatnya, hingga menjadi kewajiban yang membebani APBK berikutnya.

TIM INVESTIGASI

Berita Terkait

BPK Bongkar Rp100 Juta Anggaran Beasiswa Salah Kode di Aceh Tenggara, Mengapa Dua Program Berbeda Disamakan sebagai Hibah?
BPK Bongkar Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara, Apakah DPRD Aceh Tenggara Masih Percaya LRA Aceh Tenggara?
BPK Temukan Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara Salah Penganggaran, Bagaimana DPRD Aceh Tenggara Bisa Percaya LRA Aceh Tenggara?
BPK Temukan Rp535 Juta di Aceh Tenggara Salah Penganggaran, Sampai Kapan Kesalahan Input Jadi Alasan di Aceh Tenggara?
Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat
Anggaran Rp1,29 Miliar Dipertanyakan, Proyek Jalan Biak Muli Diduga Menyimpang dari Spesifikasi dan Rencana Pekerjaan
BPJS Kesehatan Lakukan Kunjungan Kredensial ke UPTD Puskesmas Lawe Dua, Pastikan Mutu Pelayanan Kesehatan
Potret Buruk Penanganan Banjir Aceh Tenggara, Jembatan Kuning I Terlalu Rendah Tak Dibongkar, Material Malah Dijual, Warga Hanya Dapat Dampak

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 01:04

Kasus Narkotika Jalan Kubis Memanas, Keluarga Rusman Tantang Penyidik Buka Fakta

Kamis, 19 November 2026 - 02:47

Danyonif TP 955/HS Letkol Inf. Heryanto Sinaga Sambut Kunjungan Kerja Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa di Humbahas

Rabu, 18 November 2026 - 21:11

Kuota Terbatas! PWI Sulsel Beri Diskon 50 Persen untuk UKW dan Akomodasi Ditanggung

Rabu, 18 November 2026 - 13:23

Istri Pejabat Kabag Protokoler Sungai Penuh Sampaikan Pengaduan, Wali Kota Janji Tindak Lanjuti Jika Terbukti

Rabu, 18 November 2026 - 00:23

Jangan Kambinghitamkan AH! Rp2,379 Miliar Dipikul Satu Nama, Kemana Tanggung Jawab Pengawasan Pimpinan Wilayah dan Cabang Pegadaian?

Senin, 16 November 2026 - 23:29

Ungkap 218 Kasus Narkoba Sepanjang 2026, Polres Simalungun Gelar Press Release dan Kembalikan Dua Unit Sepeda Motor Curian

Senin, 16 November 2026 - 23:13

Nama Baiknya Dicemarkan dan Menyebar Narasi Hoax, RY akan Laporkan Akun TikTok Suara Bicara ke Polda Riau

Senin, 16 November 2026 - 10:30

KJNI Akan Surati Presiden Prabowo, Minta Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dikaji Ulang

Berita Terbaru