Pidie 1.594 Hektare Dikeruk Tambang Ilegal: Ini Bukan Kerja Penambang Dulang, Ini Diduga Kerja Jaringan Bos Bermodal Besar Seperti Bos AT

KRIMINAL 24

- Team

Minggu, 22 November 2026 - 00:31

4014 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kabupaten Pidie kini menjadi pemandangan yang memicu amarah. Di saat warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, ratusan ekskavator di dalam hutan Geumpang justru disebut-sebut tidak pernah kehabisan solar industri. Kontras inilah yang membuat publik bertanya: untuk siapa sebenarnya BBM itu mengalir, dan siapa yang membiarkan distribusinya berjalan mulus ke jantung tambang ilegal?

Pertanyaan itu semakin tajam setelah operasi penertiban tambang emas ilegal di Geumpang kembali digelar dengan pola yang sama. Tenda-tenda penambang rakyat dibongkar, peralatan sederhana dibakar, dan lokasi dikosongkan oleh aparat. Peristiwa pada Jumat, 19 September itu seharusnya menjadi penanda hadirnya negara. Yang terjadi justru sebaliknya, operasi itu meninggalkan pertanyaan yang lebih besar dan lebih pahit: mengapa penertiban selalu berujung pada pembakaran milik rakyat kecil, sementara alat berat milik pemodal besar tetap bekerja di dalam hutan?

Dari Geumpang, cerita yang sama berulang dengan pola yang hampir identik. Warga menyebut operasi kali ini hanya menyasar kelompok penambang manual. Tenda-tenda darurat milik warga yang menggantungkan hidup dari dulang kecil habis. Di sisi lain, di titik-titik yang lebih dalam, suara ekskavator masih terdengar. Jumlahnya bukan satu dua. Warga dan pegiat lingkungan setempat menyebut ada lebih dari seratus unit alat berat yang beroperasi di kawasan itu. Jika penertiban itu serius, mengapa yang paling bising dan paling merusak justru lolos?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kejanggalan itu yang membuat warga Geumpang geram. Mereka tidak menolak penertiban. Yang mereka persoalkan adalah standar ganda. “Sudah berkali-kali seperti ini. Milik kami dibakar, alat berat milik kelompok dari luar tidak pernah disentuh,” kata seorang tokoh masyarakat di sana. Kalimat itu bukan sekadar keluhan, itu adalah potret rasa keadilan yang runtuh. Ketika hukum hanya bekerja pada yang lemah dan ragu pada yang kuat, yang hilang bukan cuma tenda, tapi kepercayaan.

Data pemetaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh mempertegas skala kerusakan itu. Luas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Pidie mencapai 1.594,95 hektare, menempatkan Pidie sebagai daerah dengan tambang emas ilegal terbesar ketiga di Aceh. Rinciannya, 1.288,94 hektare pada 2023 dan 305,67 hektare pada 2024, ditambah dua luasan masing-masing 0,17 hektare. Secara keseluruhan, luasan PETI di Aceh mencapai 8.594,50 hektare, tersebar di Pidie, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh, Afifuddin Acal, mengatakan aktivitas PETI hingga kini masih berlangsung di sejumlah daerah, meskipun intensitasnya tidak sebesar sebelumnya. Menurutnya, pembatasan distribusi BBM bersubsidi dan penegakan hukum turut memengaruhi penurunan itu. Namun penertiban dinilai belum menyentuh seluruh pihak yang terlibat.

“Akibat tambang ilegal ini, tidak heran kawasan ini menjadi langganan banjir,” ujarnya pada Jumat, 20 November 2026.

Di lapangan, muncul simpul-simpul yang selama ini luput dari operasi. Pertama adalah soal bahan bakar. Ratusan ekskavator tidak mungkin bekerja tanpa pasokan solar industri yang masif dan kontinu. Warga mempertanyakan dari mana dan bagaimana distribusi BBM khusus alat berat itu bisa masuk lancar ke jantung hutan Geumpang. Ada SPBU dan jalur distribusi yang diduga menjadi penopang utama operasional tambang skala besar tersebut. Jika rantai BBM ini tidak pernah disentuh, penertiban di hulu hanyalah teater. Alat dibakar hari ini, besok solar datang lagi, ekskavator kembali meraung.

Kini antrean BBM di Pidie menjadi bukti paling telanjang dari ketimpangan itu. Warga berebut BBM di SPBU, sementara BBM untuk alat berat tambang ilegal diduga mengalir tanpa hambatan. Situasi inilah yang mendorong Ketua Aliansi Jurnalis Warga Indonesia Provinsi Aceh, Nizwar, mendesak Mabes Polri segera menurunkan tim khusus untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan aktivitas tambang emas ilegal di Geumpang.

Berdasarkan hasil investigasi awal pihaknya, terdapat sejumlah informasi dan indikasi aktivitas pertambangan emas ilegal berskala besar di kawasan Geumpang. AJWI Aceh meminta tim khusus Mabes Polri menelusuri dugaan keterlibatan salah satu koordinator tambang yang disebut-sebut sebagai salah satu pihak berpengaruh dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan tersebut, yang dikenal dengan sebutan Bos AT.

Desakan itu bukan tanpa alasan. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain merusak lingkungan dan ekosistem, aktivitas tambang ilegal juga harus ditelusuri dari sisi distribusi BBM, penggunaan sumber daya, serta kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.

Lebih jauh, Nizwar mempertanyakan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat kepolisian di wilayah Pidie maupun jajaran Polda Aceh. Menurutnya, munculnya dugaan aktivitas tambang ilegal yang terus berlangsung perlu dijawab melalui langkah penegakan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai masyarakat terus mempertanyakan keberadaan aparat penegak hukum, sementara dugaan aktivitas pertambangan ilegal terus menjadi persoalan. Kami meminta Mabes Polri turun langsung dan melakukan pemeriksaan secara objektif,” tegas Nizwar.

Saat ini, AJWI Aceh mengaku sedang mempersiapkan sejumlah data, dokumentasi, serta bahan investigasi terkait dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di Geumpang, Pidie. Seluruh bahan tersebut dipersiapkan untuk menjadi dasar penyampaian laporan kepada pihak berwenang. Langkah ini, kata dia, bukan semata-mata untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan Aceh.

Simpul kedua yang lebih sensitif adalah soal penadah. Tambang tidak akan hidup tanpa pembeli. Di Geumpang, warga menyebut ada jaringan penadah emas mentah yang bekerja terang-terangan, menampung hasil dari penambang kecil maupun dari pemodal besar, lalu menjualnya ke luar daerah. Rantai modal gelap ini yang menggerakkan semuanya. Namun dalam setiap operasi penertiban, rantai inilah yang nyaris tidak pernah diungkap. Pertanyaannya sederhana: jika negara ingin menuntaskan tambang ilegal, mengapa yang diburu hanya orang yang menggali, bukan orang yang menampung dan menjual hasilnya?

Dugaan kuat adanya praktik setoran dari setiap alat berat yang beroperasi pun menguatkan kecurigaan publik. Nilai setoran per unit alat berat disebut-sebut mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan, mengalir kepada para oknum di lapangan hingga ke tingkat pejabat daerah. Dengan lebih dari seratus unit ekskavator beroperasi, miliaran rupiah berputar tanpa transparansi dan pengawasan negara. “Tanpa perlindungan oknum, tidak mungkin alat sebanyak itu dan distribusi logistik bisa lancar masuk ke tengah hutan Geumpang,” ujar seorang pegiat lingkungan.

Inilah simpul paling gelap yang harus dibuka: siapa yang membekingi alat berat itu? Siapa aparat yang diduga menjadi pelindung? Siapa pejabat yang diduga menerima setoran? Tanpa jawaban atas pertanyaan itu, penertiban hanya akan menjadi siklus datang, bakar, pulang, dan kerusakan kembali berlanjut.

Dampaknya sudah nyata dan tidak bisa lagi ditutup dengan dalih penertiban administratif. Sungai-sungai yang menjadi sumber air warga berubah keruh pekat, air bersih menjadi langka, sawah-sawah di sekitar aliran sungai gagal panen karena lumpur. Kerusakan lingkungan ini dilaporkan berulang, tapi penanganannya berhenti di meja laporan. Tidak pernah menyentuh aktor utama di balik kerusakan.

Karena itu, desakan publik kini semakin keras dan semakin spesifik. Tangkap pemodal besar. Bukan kurir, bukan sopir, bukan penambang dulang. Usut pemodal yang membiayai ratusan ekskavator, yang mengendalikan logistik, yang menikmati keuntungan terbesar dari perampokan kekayaan alam ini. Usut tuntas dugaan peran Bos AT dan koordinator-koordinator lain yang disebut mengendalikan tambang di Geumpang.

Ungkap siapa yang membekingi. Ungkap jaringan beking, dari lapangan hingga ke pejabat. Ungkap aparat yang diduga membekingi alat berat. Jangan ada lagi aparat yang bermain dua kaki: di depan menertibkan, di belakang melindungi.

Ungkap pula SPBU dan jalur distribusi BBM khusus alat berat. Beri sanksi tegas SPBU yang terbukti menyalurkan BBM kepada pihak yang tidak berhak. Telusuri jalur masuk menuju lokasi PETI, dari jalan logging hingga titik-titik pengiriman solar. Jelaskan kepada publik mengapa warga antre, sementara ekskavator tidak pernah antre.

Ungkap penadah emas. Bongkar jaringan penadah emas di kota yang menampung hasil tambang ilegal, yang menggerakkan seluruh putaran modal gelap. Tanpa penadah, tambang tidak akan hidup. Selama penadah dibiarkan, PETI tidak akan pernah mati.

“Kalau ingin serius melakukan penertiban terhadap PETI, penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif. SPBU juga harus diberikan sanksi apabila menyalurkan BBM bersubsidi, pelaku lapangan ditindak, pemodal diusut, sampai ditelusuri jalur masuk menuju lokasi PETI,” tegas Afifuddin.

AJWI Aceh juga meminta Mabes Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan pendukung aktivitas tambang ilegal serta memastikan tidak ada praktik perlindungan atau pembiaran apabila ditemukan bukti pelanggaran.

Publik kini menunggu langkah yang lebih dari sekadar pembakaran tenda. Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum ditantang untuk membuktikan bahwa hukum bekerja secara utuh. Buka secara transparan dari mana solar industri untuk ratusan alat berat itu berasal, siapa yang mengendalikan ekskavator-ekskavator itu, dan ke mana emas mentah itu mengalir. Usut rantai bisnisnya dari hulu hingga hilir, bukan hanya ujungnya yang paling lemah.

Kini pertanyaan besar muncul: sejauh mana pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan tambang emas ilegal di Geumpang? Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji penindakan. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.

Jika pemerintah dan aparat penegak hukum tidak mampu menindak dengan adil, masyarakat Geumpang dan publik Aceh khawatir akan terus menjadi saksi kegagalan negara, di mana kekayaan alam terus dirampas oleh kelompok bermodal kuat dan jaringan penadah emas, sementara rakyat kecil dan lingkungan hidup hanya menyisakan luka serta kehilangan tanah warisan.

Negara kini kembali diuji, mampukah benar-benar menegakkan hukum dan keadilan secara utuh, tanpa kompromi dan tanpa formalitas semu. Jangan sampai kerusakan alam semakin meluas dan masyarakat terus menanggung dampaknya. Dan pada akhirnya, yang tersisa bagi warga Geumpang hanyalah sungai yang keruh, sawah yang mati, antrean BBM yang mengular, dan pertanyaan yang belum pernah dijawab: untuk siapa sebenarnya hutan itu dijaga? (*)

Berita Terkait

Dugaan Pembagian Pendapatan Parkir di RSIA Aceh Disorot, IWOI Aceh Minta Transparansi Setoran
Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan
Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim
Ketua FORBES DPR RI-DPD RI Asal Aceh Kecam Penembakan Warga, Desak Penyelesaian Bendera Aceh Lewat Dialog dan Jalur Konstitusional
Pasca-Insiden Tragis di Tiro, Aktivis HAM Aceh Desak Forbes DPR/DPD RI Inisiasi Perundingan Tingkat Tinggi Bersama Sufmi Dasco
Kala Darah Jatuh di Tiro: Saatnya Forbes Ajak Dasco Selesaikan Bendera Aceh
10. Pengadaan Kitab Rp50,53 Miliar Jadi Polemik, Dinas Sebut Masih Diteliti Tim Peneliti Kitab
ASDP Prioritaskan Pemulihan Korban dan Evaluasi Menyeluruh Pascainsiden KMP Aceh Hebat 2

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 01:04

Kasus Narkotika Jalan Kubis Memanas, Keluarga Rusman Tantang Penyidik Buka Fakta

Kamis, 19 November 2026 - 02:55

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:47

Danyonif TP 955/HS Letkol Inf. Heryanto Sinaga Sambut Kunjungan Kerja Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa di Humbahas

Rabu, 18 November 2026 - 21:11

Kuota Terbatas! PWI Sulsel Beri Diskon 50 Persen untuk UKW dan Akomodasi Ditanggung

Rabu, 18 November 2026 - 13:23

Istri Pejabat Kabag Protokoler Sungai Penuh Sampaikan Pengaduan, Wali Kota Janji Tindak Lanjuti Jika Terbukti

Rabu, 18 November 2026 - 00:23

Jangan Kambinghitamkan AH! Rp2,379 Miliar Dipikul Satu Nama, Kemana Tanggung Jawab Pengawasan Pimpinan Wilayah dan Cabang Pegadaian?

Senin, 16 November 2026 - 23:29

Ungkap 218 Kasus Narkoba Sepanjang 2026, Polres Simalungun Gelar Press Release dan Kembalikan Dua Unit Sepeda Motor Curian

Senin, 16 November 2026 - 23:13

Nama Baiknya Dicemarkan dan Menyebar Narasi Hoax, RY akan Laporkan Akun TikTok Suara Bicara ke Polda Riau

Berita Terbaru