Temuan BPK Terhadap Dinas Pendidikan Aceh Tenggara, Rp8,9 Miliar Rehab Gedung Sekolah Tak Masuk Kategori Belanja Modal

KRIMINAL 24

- Team

Sabtu, 21 November 2026 - 04:26

4052 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

ACEH TENGGARA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara merealisasikan Rp6.170.960.000 dengan kewajiban Rp2.811.792.000 untuk rehab pembangunan dan rehab pagar, RKS, dan bangunan lainnya. Totalnya Rp8.982.752.000. Kegiatan itu dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa. Padahal rehab itu menambah masa manfaat, menambah kapasitas, meningkatkan kualitas, dan menambah volume fisik bangunan. Secara substansi, ia seharusnya dianggarkan dalam Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Rehab pagar, ruang kelas, dan bangunan sekolah bukan belanja habis pakai. Ketika bangunan sekolah direhab dengan menambah bangunan baru, maka bangunan itu menjadi aset tetap. Ketika dicatat sebagai belanja barang dan jasa, maka bangunan itu tidak dikapitalisasi. Ia habis di atas kertas, padahal secara fisik ia berdiri sebagai pagar, ruang kelas, dan bangunan sekolah yang direhab. Aset pendidikan Rp8,9 miliar pun terancam hilang dari neraca, di dinas yang seharusnya paling peduli pada aset sekolah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagaimana mungkin Disdikbud yang mengurusi sekolah tidak memahami perbedaan belanja modal dan belanja barang dan jasa? Bagaimana mungkin rehab pagar dan ruang kelas dicatat sebagai belanja barang? Apakah ini tidak diverifikasi, atau sengaja dibiarkan? Dan jika bangunan sekolah itu tidak dikapitalisasi, ke mana perginya aset Rp8,9 miliar itu? Apalagi ada kewajiban Rp2,8 miliar yang belum dibayar, yang akan membebani APBK berikutnya untuk kegiatan yang penganggarannya saja sudah salah.

BPK menyebut masalah itu disebabkan karena Sekretariat Daerah selaku Ketua TAPK tidak melakukan verifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK sesuai ketentuan, dan Kepala Disdikbud selaku Pengguna Anggaran tidak menyusun RKA-SKPK dan DPA-SKPK sesuai ketentuan. Temuan ini tercantum dalam LHPK BPK Nomor 14.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, yang dipublikasikan pada 13 Agustus 2026.

Padahal regulasi sudah tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 104, menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib dan taat ketentuan, serta DPA-SKPK menjadi dasar pelaksanaan belanja sesuai klasifikasi yang benar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mewajibkan Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPK berdasarkan klasifikasi yang benar dan TAPK memverifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024 menegaskan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan menambah aset tetap. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menegaskan pengeluaran yang menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset tetap wajib dikapitalisasi. Ketika Rp8,9 miliar itu dicatat sebagai belanja barang dan jasa, maka PSAP 07 dilanggar dan aset tetap menjadi understated.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mewajibkan setiap aset tetap dicatat, diinventarisasi, dan dilaporkan secara tertib. Bangunan yang tidak dikapitalisasi tidak akan masuk daftar barang milik daerah. Akibatnya, aset itu rawan tidak terawat, rawan berpindah tangan tanpa tercatat, dan rawan hilang dari pengawasan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan. Belanja modal yang dibungkus sebagai belanja barang dan jasa jelas tidak sesuai peruntukan.

Disdikbud Aceh Tenggara kini harus menjawab dengan bukti, bukan dalih salah klasifikasi. Apakah Rp8.982.752.000 itu akan dikoreksi dan dikapitalisasi menjadi aset tetap? Di mana bukti fisik rehab pagar, RKS, dan bangunan sekolah itu? Dari mana kewajiban Rp2,8 miliar itu akan dibayar? Apakah ada sanksi bagi yang tidak memverifikasi dan tidak menyusun RKA-DPA sesuai ketentuan? Dan jaminan apa yang diberikan agar kesalahan yang sama tidak terulang?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab, salah penganggaran Rp8,9 miliar di Disdikbud ini bukan sekadar salah kode rekening. Ia adalah hilangnya aset pendidikan dari neraca dan bukti penganggaran berjalan tanpa verifikasi yang menggigit, di dinas yang mengurusi masa depan anak-anak Aceh Tenggara.

(TIM INVESTIGASI)

Berita Terkait

Audit Total Dana Leuser Sekarang: Dari Yayasan Leuser, Uni Eropa, hingga Uang Bio Karbon yang Tak Pernah Sampai ke Rakyat
Temuan BPK Aceh Tenggara: Disdikbud Catat Rehab Pagar dan Bangunan Sekolah Rp8,9 Miliar sebagai Belanja Barang, Siapa Melakukan Verifikasi?
BPK Bongkar Rp100 Juta Anggaran Beasiswa Salah Kode di Aceh Tenggara, Mengapa Dua Program Berbeda Disamakan sebagai Hibah?
BPK Bongkar Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara, Apakah DPRD Aceh Tenggara Masih Percaya LRA Aceh Tenggara?
BPK Temukan Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara Salah Penganggaran, Bagaimana DPRD Aceh Tenggara Bisa Percaya LRA Aceh Tenggara?
BPK Temukan Rp535 Juta di Aceh Tenggara Salah Penganggaran, Sampai Kapan Kesalahan Input Jadi Alasan di Aceh Tenggara?
Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat
Anggaran Rp1,29 Miliar Dipertanyakan, Proyek Jalan Biak Muli Diduga Menyimpang dari Spesifikasi dan Rencana Pekerjaan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 01:04

Kasus Narkotika Jalan Kubis Memanas, Keluarga Rusman Tantang Penyidik Buka Fakta

Kamis, 19 November 2026 - 02:55

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:47

Danyonif TP 955/HS Letkol Inf. Heryanto Sinaga Sambut Kunjungan Kerja Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa di Humbahas

Rabu, 18 November 2026 - 21:11

Kuota Terbatas! PWI Sulsel Beri Diskon 50 Persen untuk UKW dan Akomodasi Ditanggung

Rabu, 18 November 2026 - 13:23

Istri Pejabat Kabag Protokoler Sungai Penuh Sampaikan Pengaduan, Wali Kota Janji Tindak Lanjuti Jika Terbukti

Rabu, 18 November 2026 - 00:23

Jangan Kambinghitamkan AH! Rp2,379 Miliar Dipikul Satu Nama, Kemana Tanggung Jawab Pengawasan Pimpinan Wilayah dan Cabang Pegadaian?

Senin, 16 November 2026 - 23:29

Ungkap 218 Kasus Narkoba Sepanjang 2026, Polres Simalungun Gelar Press Release dan Kembalikan Dua Unit Sepeda Motor Curian

Senin, 16 November 2026 - 23:13

Nama Baiknya Dicemarkan dan Menyebar Narasi Hoax, RY akan Laporkan Akun TikTok Suara Bicara ke Polda Riau

Berita Terbaru