Ketua LAKI , Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling

KRIMINAL 24

- Team

Kamis, 19 November 2026 - 02:33

4020 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TIMUR– LAKI ( Laskar antikorupsi Indonesia, Kabupaten Aceh Timur menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta pencemaran lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur.

Persoalan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait, mengingat dampaknya tidak hanya menyangkut dugaan praktik pungutan ilegal, tetapi juga berpotensi mengancam lingkungan hidup serta mata pencaharian masyarakat, khususnya para petani.

Ketua Laki Aceh Timur, Saiful Anwar. menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan pungutan sebesar Rp50.000 per drum dari hasil minyak yang berasal dari aktivitas illegal drilling di wilayah Desa Lhok Meure dan Desa Lhok Leumak, Kecamatan Darul Ihsan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam informasi tersebut, seorang pria berinisial JF disebut-sebut diduga memiliki peran dalam mengendalikan pungutan tersebut,bahkan, pungutan itu dikaitkan dengan dugaan setoran kepada pihak kepolisian di lingkungan Polres Aceh Timur.

Laki meminta agar persoalan ini ditelusuri secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.

Selain dugaan praktik pungli, ormas laki juga menyoroti dampak lingkungan yang diduga ditimbulkan oleh aktivitas illegal drilling di Kecamatan Darul Ihsan.”Rabu (18/11).

Berdasarkan informasi yang diterima, limbah minyak dari lokasi pengeboran diduga mengalir melalui saluran irigasi dan mencemari lahan persawahan masyarakat di tiga gampong, yakni Gampong Panton Meureubo, Seuneubok Teungoh, dan Seuneubok Kulam.

Kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam produktivitas pertanian serta mengganggu aktivitas para petani dalam menggarap sawah, terutama menghadapi musim tanam tahun ini.

Dampak pencemaran lingkungan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, apabila terbukti terjadi, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya menyangkut kondisi tanah dan saluran irigasi, tetapi juga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Menyikapi persoalan tersebut, Saiful Anwar meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Aceh Timur dan instansi terkait agar menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut secara terbuka kepada masyarakat.

Saiful Anwar secara khusus meminta aparat penegak hukum menggelar konferensi pers untuk menjelaskan hasil pemeriksaan dan pengujian terkait dugaan pencemaran lingkungan di kawasan persawahan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai sejauh mana pemeriksaan telah dilakukan, bagaimana kondisi lingkungan yang terdampak, serta langkah penanganan yang akan diambil oleh pemerintah dan aparat berwenang.

“Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran lingkungan harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Masyarakat, khususnya para petani yang terdampak, berhak mendapatkan kepastian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saiful Anwar menegaskan jika polemik pungli dan pencemaran lingkungan terus berlanjut,pihaknya akan mengambil langkah kelembagaan dengan menyurati sejumlah kementerian terkait dan Mabes Polri, hingga Komisi III DPR RI.

Langkah tersebut dilakukan untuk meminta perhatian dan pengawasan terhadap penanganan dugaan praktik pungli, aktivitas illegal drilling, serta pencemaran lingkungan yang dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Darul Ihsan.

Ia berharap pemerintah pusat dan lembaga pengawas dapat mendorong penanganan persoalan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian juga Saiful Anwar meminta apabila ditemukan unsur tindak pidana, baik terkait aktivitas pengeboran ilegal, dugaan pungutan liar, maupun pencemaran lingkungan, pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai masyarakat, khususnya petani, harus menanggung kerugian akibat aktivitas yang diduga melanggar hukum. Penegakan hukum harus berjalan, lingkungan harus dilindungi, dan hak masyarakat harus diperhatikan,” tutup Saiful Anwar .

Ormas Laki Aceh Timur menegaskan bahwa penanganan persoalan ini harus mengedepankan transparansi, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat yang terdampak. (*)

Berita Terkait

– Ada Apa dengan Dana Desa Alue Kul? Warga Desak Audit dan Keterbukaan Anggaran
Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Jadi Sorotan: Nana Thama dan Tim Investigasi AWPI Tegas Minta Aparat Hukum Bongkar Pengadaan
Sebulan Lebih Pasca Banjir Bandang Aceh Timur, Ketua PW FRN Aceh Soroti Masih Banyak Warga Bertahan Tanpa Peralatan Dapur Jelang Bulan Suci Ramadhan
Gaji Tidak Dibayar, PPS Aceh Timur Duga Ada Korupsi Anggaran Pilkada di Tubuh KIP
Badan Advokasi Indonesia Desak Penegak Hukum Tindak Tegas Kasus Pupuk Bersubsidi dan Dana PNPM di Darul Aman Aceh Timur
Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Minta PJ Bupati Aceh Timur Normalkan Kantor Keuchik
Ormas LAKI Soroti Dugaan Penyimpangan Distribusi Pupuk Subsidi di Aceh Timur
Warga Matang Bungong Laporkan Dugaan Ketidaktransparanan Dana Desa ke Camat Idi Timur dan Ormas LAKI Aceh Timur

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 01:04

Kasus Narkotika Jalan Kubis Memanas, Keluarga Rusman Tantang Penyidik Buka Fakta

Kamis, 19 November 2026 - 02:47

Danyonif TP 955/HS Letkol Inf. Heryanto Sinaga Sambut Kunjungan Kerja Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa di Humbahas

Rabu, 18 November 2026 - 21:11

Kuota Terbatas! PWI Sulsel Beri Diskon 50 Persen untuk UKW dan Akomodasi Ditanggung

Rabu, 18 November 2026 - 13:23

Istri Pejabat Kabag Protokoler Sungai Penuh Sampaikan Pengaduan, Wali Kota Janji Tindak Lanjuti Jika Terbukti

Rabu, 18 November 2026 - 00:23

Jangan Kambinghitamkan AH! Rp2,379 Miliar Dipikul Satu Nama, Kemana Tanggung Jawab Pengawasan Pimpinan Wilayah dan Cabang Pegadaian?

Senin, 16 November 2026 - 23:29

Ungkap 218 Kasus Narkoba Sepanjang 2026, Polres Simalungun Gelar Press Release dan Kembalikan Dua Unit Sepeda Motor Curian

Senin, 16 November 2026 - 23:13

Nama Baiknya Dicemarkan dan Menyebar Narasi Hoax, RY akan Laporkan Akun TikTok Suara Bicara ke Polda Riau

Senin, 16 November 2026 - 10:30

KJNI Akan Surati Presiden Prabowo, Minta Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dikaji Ulang

Berita Terbaru