Jakarta – Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bertindak tegas dalam mengusut tuntas skandal dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara kian menguat.
Komite Aksi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) terus angkat suara lantang, meminta KPK segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang diduga memiliki kedekatan kuat dengan tersangka utama, Topan Obaja Putra Ginting.
Dalam pernyataan terbukanya, KAMAK menyebut lambannya respons KPK terhadap nama Bobby membuat publik bertanya-tanya: Apakah KPK sedang ditekan? Apakah ada kekuatan besar yang coba menghalangi jalannya hukum?
“KPK harus berani dan tidak tunduk pada intervensi siapa pun. Jika memang ada bukti komunikasi antara Bobby dan Topan, panggil dan periksa! Jangan tunggu opini publik meledak lebih besar,” tegas Koordinator KAMAK M.Azmi Hadli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Seperti diketahui, KPK sebelumnya menyita sejumlah bukti elektronik, termasuk ponsel dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek jalan di Sumut.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah jejak komunikasi antara Bobby dan Topan, eks Kadis PUPR Sumut, yang dikenal sebagai orang dekat keluarga istana.
KAMAK menilai, penyelidikan tidak boleh tebang pilih. “Kalau rakyat kecil cepat ditangkap, masa kalau kepala daerah dekat penguasa jadi kebal hukum? Ini pelecehan terhadap keadilan!” tegas M. Azmi Hadli
Menurut informasi internal yang berkembang, ada sinyal kuat bahwa komunikasi digital antara Bobby dan Topan menyangkut pengaturan proyek bernilai miliaran rupiah.
“Jika ini benar, maka Bobby harus segera dipanggil. Ini bukan sekadar etika, tapi soal hukum,” tambahnya.
KAMAK juga mengingatkan KPK agar tak gentar menghadapi tekanan politik. “Hari ini ujian bagi KPK, apakah lembaga ini masih punya nyali atau hanya jadi macan ompong di hadapan penguasa,” tutupnya.
Kini, publik menunggu langkah nyata dari lembaga antirasuah. Apakah KPK akan bertindak tegas, atau justru membiarkan Bobby berlindung di balik kekuasaan.(red)






