Oleh:
Sri-Bintang Pamungkas
Gegap gempitanya Rezim Drakula dalam menyambut berdirinya Danantara, sementara dalam waktu yang sama terjadi PHK ribuan karyawan Stilitex, Victory dan lain-lain, bahkan jutaan di seluruh Indonesia, menambah jutaan pengangguran pada tahun-tahun sebelumnya, menjadikan Paradox bagi Prabowo… Ketidakpercayaan kepada Rezim Drakula Wowok-Wiwik yang sedang mengendalikan Negara ini juga ditunjukkan oleh turunnya IHSG (Index Harga Saham Gabungan) di Bursa Efek.
Penurunan index dari tingkat 7000 menjadi 6000 tersebut menunjukkan divestasi dalam perusahaan-perusahaan publik tersebut… yang berpotensi melanjutkan dengan perampingan-perampingan keuangan dan PHK… Berarti pula ada penarikan Dollar dari para investor asing untuk diinvestasikan ke tempat lain, termasuk di luar Indonesia. Tentu saja itu menjadikan semakin besarnya tekanan terhadap nilai Rupiah. Ternyata turunnya harga saham-saham tersebut meliputi pula semua saham BUMN-BUMN Calon-calon peserta Danantara…
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Memang sejak awal sudah harus diketahui bersama, bahwa Danantara itu ber-“Modal Dengkul”. Betapa tidak?! Negara sedang tidak punya uang: Kering Kerontang! Menteri Keuangan sedang “pailit” berat. Anggaran tahun lalu saja masih defisit 400 trilyun, alias “tombok utang”. Juga Anggaran yang sekarang… Dari kacamata Wowok, yang dikiranya masih punya uang adalah BUMN-BUMN yang laporannya selalu “membukukan keuntungan”. Tetapi lebih mudah bagi Danantara untuk mengangkut semua aset BUMN, yang untung maupun yang rugi, masuk ke dalam Danantara. Soal hitung-menghitungnya “gampang” nanti: (kumaha engkèk waé!) Belum lagi diketahui adanya kecukupan Aset Lancar dan yang cair…
Cara ugal-ugalan semacam itu, seperti cara yang dilakukan oleh Wiwik selama lebih dari 10 tahun jabatannya itu, sungguh berbahaya. Terutama untuk BUMN usaha Perbankan dan usaha yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak, sepetti PLN, PAM, Indosat dan Pertamina. Sebab, kalau terjadi “salah hitung”, salah langkah ataupun salah kelola seperti terjadinya skandal korupsi di Jiwasraya, Asabri, Taspen, Garuda, bahkan di Bank Indonesia, dan sekarang Pertamina, serta lain-lain; maka korbannya adalah BUMN dan Rakyat banyak. BUMN-BUMN kita memang rata-rata kacau semua. Kalau itu diambil Danantara, maka Danantara juga menjadi kacau… Dan Mimpi-mimpi Wowok tinggal terkubur di dalam mimpinya.
Jadi, bagaimana menanggulangi “Modal Dengkul” Danantara?! Libatkanlah badan-badan usaha dalam lingkungan Minerba, baik BUMN maupun BUMS! Bukankah Kekayaan Indonesia ada di situ?! Usaha-usaha di bidang itu adalah pula wilayah kerajaannya Si Opung, jadi mudah, karena Opung adalah bagian dari Danantara… Juga Tohir dan Soeryadjaya… Mungkin untuk Modal Awal bisa dipakai PT. Antam, PT. Timah dan lain-lain. Bahkan, kalau mau dan tidak tangung-tanggung, tarik sekalian itu PT. Freeport Indonesia masuk Danantara. Untuk membuat BUMS-BUMS menjadi BUMN mudah saja, tinggal set… set… set… jadilah UU Danareksa versi Baru…
Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia versi Wowok ini juga dimaksud untuk menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara mengelola seluruh kekayaan Indonesia, semacam Sovereign Wealth Funds. Yaitu, yang seharusnya menjadi badan yang Otonom dan Merdeka, bukan diisi oleh politisi-politisi Wowok-Wiwik. Lalu apa maksud Wowok setelah BUMN-BUMN itu disikat habis menjadi Danantara: Apa BKPM dengan PMA dan PMDN-nya menjadi tidak berfungsi?! Juga Bappenas dengan Perencanaan Pembangunan Nasionalnya?! Juga Kementerian Keuangan sendiri dengan program-program pembangunannya?!
Tentulah Orang-orang Waras akan berpikir untuk mengoptimalkan kerja Badan-badan Negara tersebut, daripada membentuk badan-badan baru yang ambisius, yang duplikatif, yang cuma oplosan dan yang tidak jelas itu, dengan mengabaikan begitu saja Badan-badan Negara resmi dan berdasarkan hukum tersebut sejak bertahun-tahun lalu…
Misalnya: (1) BKPM harus mulai melarang investasi di sektor Properti yang mengambil tempat di tepi pantai dan di laut sebagai sektor tertutup, agar Cina-cina konglomerat berhenti merencanakan Makar terhadap NKRI. (2) Dirjen Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan menjadi Badan Pelayanan Pendapatan Negara, yang menampung pendapatan (Pajak dan bukan Pajak) dari Dalam Negeri. Badan ini bisa menerapkan PPh progresif untuk meningkatkan tax ratio dengan sasaran para Kongkomerat. Demikian pula bisa dibentuk Badan Perbendaharaan Negara yang independen yang menerima dana limpahan dari Badan Pelayanan Pendapatan Negara. Menteri Keuangan yang bermaksud mengambil dana untuk Belanja Negara, baik untuk Rutin maupun untuk Pembangunan, harus melampirkan Nota Keuangan yang sudah disetujui DPR dan Bappenas. Sementara itu (3) Bappenas terus-menerus melakukan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kepentingan (Sovereign Wealth) Rakyat, Bangsa dan Negara. Hasil Perencanaannya diserahkan secara rutin kepada BKPM, Kemenkeu dan Kementerian terkait… serta Danareksa.
Menteri Keuangan juga bisa menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) terkait dengan sesuatu proyek tertentu, misalnya pengembangan teknologi Nuklir, teknologi pengolahan Minerba tertentu, pembangunan Sawah, pengadaan Listrik Tenaga Surya, dan lain-lain. Menteri Keuangan harus mampu juga “membelokkan” Dana-dana Swasta dari para Konglomerat Cina untuk diinvestasikan ke dalam Proyek-proyek Negara semacam itu, daripada digunakan untuk membangun negara Cina di dalam NKRI. Sedang Badan Perbendaharaan Negara bisa memberikan berbagai subsidi kepada kebutuhan rakyat, dan injeksi penambahan modal (termasuk bailout) kepada perusahaan-perusahaan penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang mengalami kesulitan keuangan seperti Sritex, misalnya. Kalau Sritex dibantu, maka utangnya yang hanya sebesar 26 trilyun bisa dibayarkan, dan 15 ribu karyawannya bisa diselamatkan. Sritex bisa dijadikan BUMN Sandang. Bandingkan ini dengan korupsi Pertamina yang 1000 trilyun! Busyet!
Sedang Danantara versi Rezim Drakula yang kekayaannya konon mencapai 14 ribu trilyun hanya plonga-plongo berdiam diri tidak berbuat apa-apa… karena ber-Modal Dengkul; sementara 15 ribu karyawan Sritex menjerit menangis kehilangan sumber harapan hidupnya… Bukankah Gus Dur pernah mencairkan BLBI untuk para Obligor Bank Bodong senilai 430 trilyun?! Apalagi, Wowok seharusnya berani meniru Donald Trump, dengan mengenakan tarif barang masuk 25% sampai 100% dari Cina, yang menjadi salahsatu sebab utama bangkrutnya Sritex dan lain-lain… Ternyata Wowok tidak berani melawan Cina… dengan mengorbankan Rakyat sendiri…
(berlanjut)
Jakarta, 6 Maret 2025
@SBP
